Buku ini memuat tentang undang-undang perfilman sebagai karya seni budaya yang memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin dan untuk memperkuat ketahanan nasional dan karena itu negara bertanggung jawab memajukan perfilman.
Buku ini memuat pedoman Sertifikasi Ahli Bahasa untuk dimanfaatkan oleh masyarakat juga Ahli Bahasa yang bertugas dilapangan.
Buku ini memuat Prosedur Operasional Standar (POS) Layanan Ahli Bahasa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan Ahli Bahasa yang terjun ke lapangan.
Buku ini memuat Kode Etik Ahli Bahasa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakatdan ahli bahasa yang terjun kelapangan.
Buku ini memuat tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
Buku pedoman ini mencakup beberapa kebijakan yang mengarahkan agar laporan akuntabilitas kinerja disusun sesuai dengan tingkatan tanggungjawab instansi yang bersangkutan, melaporkan hal-hal penting dengan berbagai indikator kinerja utama, memberikan penjelasan yang memadai tentang capaian kinerja dan menyampaikannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Buku ini memuat tentang Juknis Penyusunan Indikator Kinerja Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Buku ini memuat tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitas Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Buku ini berisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2014 tentang evaluasi kurikulum.
Buku ini memuat peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pedoman pengembangan sumber daya manusia kebudayaan.